 |
| Seorang pasien Rumah Sakit Kabupaten Semarang menggunakan hak pilihnya saat Pemilihan Kepada Daerah di Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (31/7). TEMPO/Budi Purwanto |
Nexismedia – Pemilihan Bupati Kabupaten Semarang di tahun 2024 dan 2025 mencuat sebagai sorotan utama karena isu politik uang. Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Semarang, Waskito Adjie, mengungkapkan bahwa di beberapa kecamatan—termasuk Bergas—terdapat relawan salah satu pasangan calon yang terbukti membagikan uang kepada pemilih menjelang hari pencoblosan. Fenomena ini dikenal sebagai “serangan fajar”, yakni praktik politik uang yang biasa dilakukan sehari sebelum pemungutan suara.
Fenomena politik uang ini mencerminkan masih lemahnya kultur politik yang bersih, terutama di daerah dengan tingkat ketimpangan ekonomi dan rendahnya literasi politik. Berdasarkan studi nasional, sekitar 60% responden dalam Pemilu Daerah 2020 menyatakan bersedia mempertimbangkan tawaran uang dalam memilih, karena dianggap sebagai bentuk kompensasi atau hadiah yang sulit ditolak.
Tingkat biaya politik yang tinggi juga menjadi pemicu. Pilkada Kabupaten Semarang, misalnya, menelan total anggaran mencapai Rp57 miliar. KPU setempat mengelola sekitar Rp45 miliar, sementara Bawaslu menerima anggaran sekitar Rp12,6 miliar. Biaya ini mendorong calon dan tim sukses melakukan transaksi politik demi menutup biaya kampanye yang tinggi.
Untuk memperkuat demokrasi, Bawaslu Kabupaten Semarang telah aktif menyelenggarakan kampanye budaya antikorupsi dan anti–politik uang. Salah satunya dalam acara Gelar Budaya di Ambarawa, di mana warga diajak menolak politik uang serta menyuarakan penolakan terhadap hoaks dan ujaran kebencian menjelang Pilkada 2020. Meski demikian, momentum ini menandakan bahwa sistem pengawasan dan edukasi publik perlu terus ditingkatkan agar pemilihan kepala daerah berjalan secara jujur dan adil.
Sumber: tempo.co | main.semarangkab.go.id
Posting Komentar